Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Dok/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi beragam sosialisasi terkait normal baru di sektor pariwisata yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan tetapi ia menilai sosialisasi tersebut dinilai belum spesifik ditujukan bagi para Kepala Dinas. Sehubungan dengan hal tersebut, ia menyarankan untuk diadakannya webinar sosialisasi SOP reaktivasi Parekraf yang khusus ditujukan bagi para Kepala Dinas se-Indonesia.

“Jika perlu, sosialisasi ini dibagi per pulau dan melibatkan Komisi X. Sebagai contoh, misalnya Anggota Komisi X dapat dilibatkan sesuai dengan konsituen masing-masing per per pulau. Dengan begitu, mitra serta Komisi X dapat bersama mencari solusi terbaik dalam hal ini,” usul Hetifah saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menparekraf Wishnutama Kusubandio di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat ini membahas langkah pemulihan, rancangan RKP tahun 2021, pagu indikatif Kemenparekraf, strategi pengembangan parekraf 2021, serta kegiatan strategis parekraf 2021.

Dalam kesempatan itu, Hetifah juga mengungkapkan kondisi pariwisata di dapilnya, Kalimantan Timur. “Kami mendapat masukan dari 10 Kabupaten/kota di Kaltim, bahwa dalam masa pemulihan ini, baru 2 daerah yang konfirmasi sudah membuka Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yaitu Samarinda dan Kutai Kartanegara. Selain itu, dari total 117 DTW Kaltim, diperkirakan baru sekitar 10 persen yang sudah reaktivasi. Kami menangkap keengganan pembukaan DTW ini dikarenakan SOP yang belum jelas dari Kemenparekraf,” paparnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya peningkatan kepercayaan diri pelaku pariwisata agar mereka dapat kembali merekrut para pekerja pariwisata yang telah dirumahkan sebelumnya. “Kami juga mengharapkan Kemenparekraf dapat mengidentifikasi berapa banyak pekerja sektor pariwisata yang dapat terserap kembali. Selanjutnya, Kemenparekraf dapat mengantisipasi apabila kapasitas daya serap pengusaha pariwisata ternyata lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan begitu, jumlah pengangguran yang terlalu besar di sektor ini dapat diminimalisir,” tambah Hetifah.

Menanggapi hal tersebut, Menparekraf Wishnutama Kusubandio sepakat diperlukan peningkatan kepercayaan diri para pelaku pariwisata dan identifikasi daya serap tenaga kerja pariwisata paska Covid-19. “Kami setuju meningkatkan kepercayaan diri para pelaku pariwisata adalah salah satu tugas prioritas Kemenparekraf dan akan kami laksanakan. Kami juga setuju bahwa dibutuhkan pemetaan dan identifikasi terkait daya serap tenaga kerja pariwisata, akan tetapi kami membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut. Walau begitu, kami tetap pastikan bahwa sektor pariwisata akan fokus pada penyerapan tenaga kerja kembali.” pungkasnya. (rnm/sf)